Ibas Tanya Kereta Cepat, Dibalas Tak Ada Hambalang Jilid II Mingkem
Selasa, 12 Oktober 2021
Edit
Kritikan Ibas putra SBY ke pemerintah dalam hal ini Jokowi selalu menarik untuk dilirik. Sebelumnya beberapa kali pernyataan Ibas ini mengundang senyum geli banyak pihak. Sebagai senator dari partai Demokrat yang bertindak sebagai oposisi Ibas memang harus kritis. Tapi semestinya juga harus lakukan riset mendalam terlebih dahulu sehingga tak menimbulkan kehebohan bahkan menanggung rasa malu.
Jika kita sedikit menengok ke belakang beberapa kali pernyataan Ibas dengan sangat mudah dipatahkan bahkan dijawab oleh sesama senator di senayan.
Sepanjang pandemi sejak bulan Maret 2020 partai Demokrat memang sangat getol menyuarakan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah. Tapi sepanjang setahun lebih pandemi berlangsung pemerintah telah membuktikan kepada publik. Bisa dikata cukup sukses meredam pandemi dengan segala multi efeknya tersebut.
Bahkan beberapa negara di dunia dibuat tercengang oleh hasil yang dicapai oleh pemerintahan Jokowi yang bersama jajarannya dan pihak terkait bersinergi melawan kondisi.
Sementara itu sepanjang pandemi oposisi juga tak henti memelototi dan melaukan kritik-kritik yang tajam ke pemerintahan Jokowi. Terkadang antara kritik, membuat narasi bahkan memprovokasi sulit untuk dibedakan.
Nah untuk mengingatkan Anda berikut pernyataan Ibas saat pandemi. Ibas pernah berbicara keras soal kemampuan pemerintah menghadapi pandemi. Ibas bertanya-tanya sampai kapan negara seperti ini. Ketika itu kasus Corona Indonesia tengah tinggi-tingginya.
"COVID-19 makin 'mengganas'. Keluarga, sahabat, dan di lingkungan kita banyak yang terpapar, bahkan meninggal dunia. Sampai kapan bangsa kita akan terus begini?" kata Ibas. Jangan sampai negara disebut "negara gagal" atau "failed nation", katanya menambahkan dengan gagah. Jika melihat gaya pernyataan Ibas saya yakin itu bukan dia tapi peponya yang punya ide.
Pertanyaan, sampai kapan bangsa kita akan terus begini? Bagi saya saat itu pertanyaan terkonyol dari seorang senator. Tapi ya sudahlah toh pemerintahan Jokowi tak perlu menjawab pertanyaan Ibas di atas. Menjawabnya cukup dengan tindakan bukan teori yang berbusa-busa layaknya pengamat macam Gerung atau Refly Harun.
Kembali ke Ibas sang pangeran Cikeas yang terkenal dengan pernyataan "wahai rakyatku". Kembali baru beberapa waktu yang lalu juga membuat sebuah pernyataan yang cukup kritis tapi sayangnya ada sisi paradoks yang tak dapat terbantahkan.
Dalam artikel ini saya tidak akan berbicara sisi tekhnis yang dipermasalahkan atau ditanyakan oleh Ibas, sebab nampaknya sudah cukup banyak juga yang mengulas. Tap saya lebih tertarik dari angle yang berbeda.
Seperti yang sudah dilansir beritanya oleh awak media. Lalu, ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan pembiayaan kereta cepat Jakarta-Bandung menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), Ibas pun mempertanyakan keputusan tersebut.
Ibas menyarankan agar pembiayaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sebaiknya dilakukan audit terlebih dahulu. Hal ini, menurutnya, penting agar tidak ada penyalahgunaan investasi hingga mengakibatkan pembengkakan dan memberatkan APBN.
"Fiskal negara tidak bisa terus-menerus terlalu banyak hanya untuk PMN. Harus juga dihitung cost dan benefit-nya bagi BUMN. Semoga tidak semakin dalam. Jangan sampai besar pasak daripada tiang agar dapat dicapai keimbangan fiskal antar-generasi," kata Ibas dalam keterangannya, Senin (11/10/2021).
Seperti yang sudah kita ketahui, Presiden Jokowi meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021, yang merupakan perubahan atas Perpres Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Jakarta Bandung. Ibas mempertanyakan perencanaan jangka panjang pemerintah dalam pembangunan infrastruktur.
"Saya ingin bertanya apakah pemerintah tidak punya perencanaan jangka panjang seperti Masterplan Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi atau MP3EI? Memang berganti nama, tapi hingga saat ini masih dipakai. Lalu apakah pemerintah punya fiskal dengan kemampuan besar? Kita tidak hanya butuh road map, tapi kita butuh road map yang berkelanjutan agar semua program terlaksana," ujar Waketum Demokrat itu.
Ibas mengatakan pihaknya berharap Presiden Jokowi bisa meresmikan program prioritas pemerintah. Namun impian Indonesia menjadi negara maju, katanya, juga harus tetap disertai sikap mawas diri dan penuh perhitungan.
"Kita juga ingin Presiden banyak gunting pita untuk meresmikan program, khususnya program-program prioritas. Untuk kereta cepat, juga harapannya akan cepat selesai. Walau terdapat banyak pro-kontra terkait proyek ini, namun jika bisa cepat selesai, saya yakin masyarakat akan senang. Hanya, dalam pelaksanaannya, tetap perhatikan rencana jangka panjang, dan jangan sampai muncul preseden-preseden 'pokoknya harus jadi'. Pikirkan agar tidak ada yang dilanggar hanya karena kurang perhitungan," imbuhnya.
Nampaknya Ibas tidak melihat proyek-proyek yang sebelumnya sudah diresmikan oleh Jokowi. Nyaris perencanaan jangka panjang menjadi salah satu prioritas pemerintah. Tak ubahnya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung itu hanya ada dua pilihan "mangkrak" atau "dilanjutkan". Jika pilihannya mangkrak maka akan kejadian banyak proyek mangkrak di masa bapaknya berkuasa.
Dan yang tak kalah pentingnya soal audit sepakat agar tak dikorupsi seperti hambalang dan proyek lainnya di masa pemerintahan SBY.
Sementara itu kolega Ibas di Komisi VI DPR RI Andre Rosiade dari Fraksi Gerindra menjawab. Andre Rosiade, menjelaskan pertanyaan-pertanyaan Ibas itu sudah terjawab di rapat-rapat DPR.
"Mohon maaf, mungkin Mas Ibas kurang mengikuti perkembangan rapat di Komisi VI DPR, tapi soal audit proyek kereta cepat ini sudah saya suarakan berbulan-bulan lalu, terakhir pada rapat Komisi VI DPR dengan PT KAI pada 2 September 2021," kata Andre kepada wartawan, Selasa (12/10/2021).
Jika demikian, lantas timbul pertanyaan publik, bukankah Ibas selama ini dikenal juga di Komisi yang sama? Lalu kemana Ibas selama ini?
Andre mengatakan pemerintah sudah menjawab soal permintaan audit proyek kereta cepat itu. Pemerintah sudah menjabarkan rencana audit di forum group discussion (FGD) antara Komisi VI DPR dan Kementerian BUMN pada Senin (11/10) tadi malam.
"Tadi malam di FGD, Pak Tiko Wamen 2 BUMN sudah menjawab pertanyaan saya soal audit. Pak Tiko menjawab pemerintah meminta BPKP untuk melakukan audit. Diharapkan hasil audit sudah keluar di akhir Desember 2021 atau awal Januari 2022," tutur Andre menceritakan hasil FGD tadi malam.
Andre mengatakan baik Komisi VI DPR maupun pemerintah ingin proyek kereta cepat selesai. Pemerintah dan DPR tak ingin ada proyek mangkrak. "Yang perlu dipahami, semangat kami ingin menyelesaikan proyek ini agar tidak mangkrak, agar tidak terjadi Hambalang jilid II," ujar Andre.
Cukup menarik, Andre menyinggung soal Hambalang untuk mengcounter attack pernyataan sekaligus pertanyaan Ibas putra SBY ini. Bisa lanjut perang terbuka kalau sudah singgung Hambalang. Sebab Partai Demokrat diketahui paling sensitif kalau disinggung soal itu.
Nah, bagaimana menurut Anda?
Demikian, salam
