Saat Sri Mulyani Tantang Petinggi Pertamina untuk Transparan, Akankah Arya Kepanasan?!
Kamis, 09 Desember 2021
Edit
Salah satu menteri Jokowi yang tak kenal takut menghadapi mafia negara adalah Sri Mulyani. Mulai dari Abu Rizal Bakrie, Bambang hingga Tommy Soeharto pernah ia hadapi. Terakhir dirinya sempat berseteru dengan para petinggi MPR yang kelabakan saat anggaran lembaga mereka dipangkas. Sri Mulayani tak gentar sedikitpun ketika Jokowi diminta memecat dirinya. Malahan ia terlihat nyantai dengan klarifikasi tulisan di instagram soal alasan kenapa tak ikut rapat dan kenapa anggaran MPR dicopot.
Netizen yang melihat ketulusan seorang Sri Mulyanipun gercep membongkar rekam jejak petinggi MPR. Ternyata wakil ketua MPR, Fadel Muhammad pernah tersangkut kasus BLBI dan belum tercatat melunasi hutangnya. Mungkin hal ini yang melatar belakangi kebenciannya pada seorang Sri Mulyani. Seperti diketahui, Sri Mulyani adalah salah seorang anggota Satgas BLBI yang aktif menagih hutang debitur atau obligor BLBI. Kini Sri mulyani tak hanya garang dengan para debitu, tapi juga petinggi BUMN demi masa depan baik Indonesia.
Seperti dilansir cnbcindonesia.com, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati secara terang-terangan meminta Direktur Keuangan PT Pertamina (Persero) Emma Sri Martini untuk transparan melaporkan pembiayaan yang dilakukan saat melakukan transisi energi.
Menurutnya, ini perlu dilakukan sama halnya seperti yang dilakukan pemerintah. Sri Mulyani mengatakan, sejak 2016 pemerintah selalu terbuka mempublikasikan laporan anggaran yang digunakan untuk memitigasi perubahan iklim yang berasal dari APBN.
"I will challenge Bu Ema sebagai CFO-nya. Can you do the budget tagging? How much actually you spend on your operational cost, investment cost, capital spending which is related to climate change? Sehingga kita bisa tahu," ujarnya dalam Pertamina Energy Webinar, Selasa (7/12/2021).
Menurutnya, selama ini Pertamina belum pernah mempublikasikan atau merilis laporan keuangan untuk pembiayaan mitigasi dampak perubahan iklim. Oleh karena itu, ke depannya diharapkan perseroan akan memaparkannya secara terbuka.
"Saya berharap Pertamina melakukan hal yang sama (transparan)," kata dia.
Ia menjelaskan, anggaran yang sudah dikeluarkan pemerintah untuk memitigasi dampak perubahan iklim sejak 2016 mencapai Rp 256,7 triliun. Ini hanya 23% dari kebutuhan biaya.
Sehingga, ia berharap Pertamina bisa ikut membantu pemerintah. Sebab, anggaran dari APBN saja tidak akan cukup untuk memitigasi perubahan iklim ini, terutama melakukan transisi energi guna mencapai komitmen pemerintah menurunkan emisi 41% di 2030.
"Peranan sektor energi luar biasa penting, fokus kita transisi ekonomi yang bertanggung jawab dan adil. Mereka yang memproduksi CO2 harus bertanggung jawab lebih besar, harus membayar lebih besar," pungkasnya.
Saya yakin Ahok sebagai komisaris utama Pertamina akan mendukung penuh permintaan Sri Mulyani untuk transparansi keuangan. Apalagi sosok Ahok memang lekat dengan karakter pejabat jujur dan transparan. Dirinya sudah berpengalaman mengenai sistem e-budgeting ketika menjadi gubernur DKI dulu. Tentunya kalau saat ini ia diposisi direktur utama, semua sistem akan ia arahkan agar menjadi transparan.
Tinggal tunggu saja tanggapan Erick dan anak buahnya tentang permintaan Sri Mulyani ini. Sebelumnya Ahok yang lebuh dahulu membongkar kontrak janggal di BUMN mendapat tanggapan tak mengenakkan dari staf Erick, Arya Sinulingga. Dirinya berseloroh kalau Ahok harusnya tahu batasan dan tak berlagak seperti halnya seorang Dirut. Kini mungkinkah ia menyuruh Sri Mulyani agar tahu batasan dan tak bertingkah layaknya presiden?
Kalau hal itu terjadi, netizen sudah pasti minta Jokowi menendang Arya berikut majikannya sang menteri BUMN. Karena sewajarnya BUMN yang kental praktek KKN diarahkan ke jalan yang benar agar menguntungkan negara. Bukan malah ditutp-tutupi kesalahannya dan menuduh puhak yang membenahi untuk tahu batasan dan sebagainya. Karena semakin terlihat menutupi sesuatu, berarti kemungkinan ada kejanggalan bahkan kejahatan di sana.
Sebaliknya transparansi data menutup adanya celah korupsi, kelebihan bayar dan sebagainya. Saat Indonesia ditunjuk sebagai presidensi G 20, sudha layaknya negeri ini menjadi contoh yang baij bagi negara lain. Terutama menanggapi isu perubahan iklim dan permintaan transisi energi. Pertamina dan PLN sebagai raksasa BUMN dibidang energi memang harus konsen sepenuhnya pada transisi ini. Jangan sampai laporannya untuk energi terbarukan, tapi jika ditelisik masuk ke elit politik atau Parpol. Inilah mengapa Sri Mulyani menekankan pentingnya transparansi. Dan semoga staf Erick sadar diri dan tahu batasannya.
Begitulah kura-kura
Referensi
https://www.google.com/amp/s/www.cnbcindonesia.com/news/20211207152432-4-297385/sri-mulyani-blak-blakan-tantang-direktur-keuangan-pertamina/amp
disalin dari sumber: https://seword.com/politik/saat-sri-mulyani-tantang-petinggi-pertamina-untuk-YQBFPVGpF8?fbclid=IwAR2W3wxojzBIhLfedhZ5V-d_7rDiVYpa2DQ_mF1N9I_kKmWHNRXiORjkDPo
