Benang Merah Rizieq Syihab Dengan Wakil Ketua MPR Yang Meminta Menkeu Dicopot
Minggu, 05 Desember 2021
Edit
Tadi, penulis tidak sengaja membaca berita bahwa 2 orang petinggi MPR berang terhadap Menteri Keuangan Sri Mulyani.untuk dipecat. Setelah ditelusuri, ternyata karena Sri Mulyani memotong anggaran dan dituding tidak menghargai MPR RI. 
Permintaan untuk memecat Sri Mulyani datang dari Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad. Dia memprotes kebijakan Sri Mulyani yang telah memangkas anggaran MPR yang nilainya sudah kecil. Hal ini tidak sejalan dengan kondisi keorganisasian MPR yang justru lebih gemuk dari semula empat pimpinan menjadi 10 pimpinan.
“Kami di MPR ini kan pimpinannya sepuluh orang, dulu cuma empat, kemudian sepuluh orang. Tapi anggaran MPR malah turun, turun terus,” kata Fadel. Sumber
Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) pun ikut menimpali pernyataan Fadel. Bamsoet mengatakan Sri Mulyani tidak menghargai MPR karena berulang kali diundang untuk rapat namun mangkir. Sri Mulyani dipanggil pimpinan dan Badan Anggaran MPR RI untuk membicarakan perkara refocusing anggaran Covid-19, termasuk anggaran di lembaganya.
"Sebagai Wakil Ketua MPR RI yang mengkoordinir Badan Penganggaran, Pak Fadel Muhammad merasakan betul sulitnya berkoordinasi dengan Menteri Keuangan," kata Bamsoet dalam keterangan resminya. Sumber
Menanggapi pernyataan dua petinggi MPR tersebut, Sri Mulyani pun angkat bicara.
Sri Mulyani mengakui dua kali diundang rapat dengan MPR, namun tidak bisa menghadirinya. Pertama, pada 21 Juli 2021 karena bersamaan dengan rapat internal Presiden yang harus dihadiri sehingga kehadiran di MPR diwakilkan Wamen. Kedua, pada 28 September 2021.
"Agenda itu bersamaan dengan rapat Banggar DPR membahas APBN 2022, di mana kehadiran Sri Mulyani wajib dan sangat penting. Maka dari itu, rapat dengan MPR diputuskan ditunda," tulis Sri Mulyani dalam akunnya di Instagram. Sumber
Sementara mengenai pemotongan anggaran MPR, Sri Mulyani mengatakan jika hal itu dilakukan karena pada tahun ini Indonesia menghadapi lonjakan Covid-19 akibat varian Delta, maka anggaran difokuskan untuk penanganan Covid. Bahkan, seluruh anggaran K/L harus dilakukan refocusing 4 kali, tujuannya untuk membantu penanganan Covid-19, di mana klaim pasien yang melonjak sangat tinggi, akselerasi vaksinasi, pelaksanaan PPKM di berbagai daerah.
"Kemenkeu dan Menkeu terus bekerja sama dengan seluruh pihak dalam menangani dampak pandemi Covid-19 yang luar biasa bagi masyarakat dan perekonomian," ucapnya. Sumber
Jika diperhatikan, sebenarnya ini hanya masalah “periuk nasi yang terganggu” tapi dibuat narasi seolah Sri Mulyani tidak menghargai lembaga MPR. Sebagai rakyat kecil, penulis merasa malu melihat kasus ini menjadi perbincangan publik. Kesannya, sesama lembaga negara tidak atur. Dan lebih miris lagi karena kasus uang (anggaran).
Seharusnya kita sebagai rakyat Indonesia merasa bangga dan berterima kasih kepada Menkeu karena beliau berusaha keras memikirkan nasib jutaan rakyat Indonesia yang terkena dampak dari covid-19 selama ini.
Sri Mulyani adalah orang yang berusaha keras bagaimana kasus Covid-19 di Indonesia bisa teratasi sekaligus perekonomian jutaan rakyat Indonesia tidak terlalu terpuruk akibat Covid ini. Dan alhamdulillah, Indonesia termasuk salah satu negara yang berhasil mengatasi Covid dan perekonomian kita juga tetapi bertahan di tengah situasi pandemi saat ini?
Bukankah kita lebih baik kita menyelamatkan hidup jutaan rakyat Indonesia daripada ‘segelintir’ orang di MPR bukan?
Lagi pula, petinggi yang ada di MPR tersebut juga bukan orang susah.
Besaran gaji pokok Ketua dan anggota MPR diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000 tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara Serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tertinggi Negara. Untuk Ketua MPR, gaji pokoknya sebesar Rp 5.040.000
Selain gaji pokok, Ketua MPR dan anggota juga berhak mendapatkan rumah dinas, kendaraan dinas, dan fasilitas lain yang menunjang pekerjaannya.
Meski terbilang kecil gaji pokoknya, namun tunjangan bulanan anggota MPR jauh lebih besar. Sama seperti anggota DPR, anggota MPR berhak mendapat tunjangan listrik dan telepon, tunjangan aspirasi, tunjangan kehormatan, tunjangan komunikasi, hingga tunjangan untuk peningkatan fungsi pengawasan. Jika anggota MPR tersebut juga merupakan anggota DPR, maka tunjangan bulanannya bisa mencapai Rp 60 juta.
Selain itu, ada juga uang kehormatan bagi anggota MPR yang tidak merangkap sebagai anggota DPR, yakni sebesar Rp 1.750.000. Sumber
Dari seluruh pemimpin MPR RI periode 2019-2024, Fadel Muhammad merupakan yang terkaya dengan harta total mencapai Rp 113.812.956.941 disusul Bambang Soetyanto dengan total harta mencapai Rp98.019.420.429 Sumber
Jadi sudah kelihatan bukan jika para petinggi MPR RI tersebut bukan orang miskin apalagi fakir, jadi miris jika mereka sekarang berang setelah anggarannya dipotog oleh Menkeu Sri Mulyani.
Menurut Lucius, Peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi), alasan MPR yang meminta Sri Mulyani dicopot itu kekanak-kanakan dan tidak mencerminkan kebijaksanaan pimpinan MPR. Sikap tersebut justru menunjukkan MPR seperti kehilangan ruh kenegarawanan mereka karena hanya memikirkan kepentingan lembaga sendiri.
"Masa gara-gara pengurangan anggaran MPR, Presiden diminta mencopot Menkeu sih? Itu kok kekanak-kanakan banget," kata Lucius. Sumber
Lucius menambahkan, apabila MPR memang memiliki alasan untuk menaikan anggaran mereka, seharusnya hal itu diperjuangkan saat proses pembahasan di DPR. Dengan sikap MPR seperti ini, menurutnya MPR hanya memanfaatkan lembaga untuk mengintimidasi pejabat lain.
"Jangan manfaatkan lembaga untuk mengintimidasi pejabat lain, apalagi dengan alasan yang lebih terlihat sentimentil," tutur Lucius. Sumber.
Lagi pula, di tengah situasi seperti ini, tidak etis para petinggi MPR yang sudah kaya raya tersebut “lebih” mementingkan kelompoknya sampai membuat wacana untuk meminta Menkeu dicopot. Kasus seperti ini malah bisa membuat rakyat semakin antipati terhadap segelintir orang yang ada di di lembaga MPR RI tersebut.
Lalu, siapa petinggi MPR RI yang memiliki “benang merah” dengan Rizieq Syihab?
Sudah banyak yang membahas ika Fadel Muhammad ini terlilit dua kasus korupsi. Sumber atau dia salah satu obligator BLBI yang katanya kasus tersebut sudah selesai.
Tidak banyak yang tahu jika menantu Rizieq Syihab yang bernama Irfan Alaydrus ternyata keponakan Fadel Muhammad yang meminta Menkeu dipecat!
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) pada Kabinet Indonesia Bersatu II, Fadel Muhammad Al-Haddar yang lebih dikenal dengan nama Fadel Muhammad dan sekarang menjabat sebagai salah satu Wakil Ketua MPR RI ternyata besan dari Imam Besar FPI, Rizieq Shihab
Hal itu diketahui saat istri Fadel Muhammad yaitu Hana Hasanah Shahab, datang ke pesta pernikahan putri ke empat Habib Rizieq Shihab, Syarifah Najwa Shihab di Petamburan, Npvember tahun 2020 lalu.
"Kebetulan saya masih keluarga dengan mempelai pria Irfan Alaydrus. Saya bibinya," ujar Hana ditemui perwarta depan gang rumah Rizieq Shihab. Sumber.
Menurut Hana, suaminya sudah datang pada akad nikah Najwa dan Irfan, sebelumnya, bahkan Fadel bahkan sempat menjadi wali dari mempelai pria.
Jadi ingat pernyataan Fadel Muhammad saat pernikahan Rizieq Syihab tahun 2020 lalu.
"Iya benar (saya hadir). Kan biasa, (mempelai pria) masih keluarga dari istri, keponakan," kata Fadel kepada kumparan. Sumber
Makanya tidak heran jika Fadel Muhammad meminta Polisi tidak berlebihan dalam menangani kasus Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Syihab.
Sumber: https://finance.detik.com/sosok/d-5210913/sri-mulyani-jadi-menkeu-terbaik-lagi
https://seword.com/politik/benang-merah-rizieq-syihab-dengan-wakil-ketua-mpr-h7yJptKmLa?fbclid=IwAR0O4uGOEzgwS85GZEMMkfj_JPZZ15tg_A7QsDr0rQFYtw0xFxqCzSkrIp8
