Tak Seperti Ahok yang diprotes keras MUI izinkan Tempat Karaoke dibulan Puasa, MUI izinkan Anies Baswedan Balas budi Hibah 10 M?
Minggu, 03 April 2022
Edit
INDONESIAKININEWS.COM - Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta tidak mempermasalahkan keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang memilih tidak menutup tempat karaoke pada bulan puasa tahun ini.
Alih-alih protes, MUI justru mendukung kebijakan Anies Baswedan dan jajarannya itu sebab Karaoke keluarga dinilai sebagai sebuah hiburan alternatif bagi masyarakat Jakarta.
Ketua Bidang Infokom MUI DKI Jakarta Faiz Rafdi mengatakan, kendati pihak mendukung kebijakan tersebut, namun MUI tetap melarang keras jika tempat karaoke yang beroperasi di bulan suci ini menjual minuman keras.
"Ya itu adalah solusi jalan tengah ketika karaoke keluarga itu kan relatif lebih ke hiburan keluarga ya. Bukan karaoke umum yang hura-hura. Tapi baiknya tak jual minuman keras. Dan itu tak hanya di bulan Ramadhan saja," kata Faiz kepada wartawan Sabtu (2/4/2022).
Faiz melanjutkan, keputusan membuka tempat karaoke di bulan ramadhan oleh Anies Baswedan dan jajarannya adalah kebijakan tepat, sebab di bulan ramadhan ini para pekerja tempat hiburan itu tetap membutuhkan pemasukan.
"Bulan Ramadhan ini tak cuma terkait ibadah, tapi di situ ada hajat hidup orang banyak. Jangan sampai momentum ibadah mulia ini justru mengganggu hajat hidup orang banyak,” tuturnya.
Diketahui, Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan Surat Edaran (SE) nomor e-0001/SE/2022 tentang Waktu Penyelenggaraan Usaha Pariwisata pada Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri tahun 1443 H/2022 M. Edaran itu mengatur jenis usaha karaoke keluarga diperbolehkan buka pada Bulan Ramadhan mulai pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB.
S: populis.id
Sumber: https://www.indonesiakininews.com/2022/04/anies-baswedan-buka-tempat-karaoke-di.html
DPRD: MUI DKI Dapat Dana Hibah Rp10 Miliar per Tahun
Merdeka.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta diketahui mendapatkan 'jatah' dana hibah dari Pemprov DKI tiap tahunnya. Nilainya hingga Rp10 miliar. Demikian diungkap Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Iman Satria.
"MUI dapat (dana hibah) dong. Dapat Rp10 miliar per tahun," katanya saat dihubungi merdeka.com, Sabtu (20/11).
I, sejumlah organisasi masyarakat (Ormas) yang ada juga mendapatkan 'jatah' dana hibah. Namun, mereka diharuskan mengajukan proposal agar bisa diverifikasi terlebih dahulu.
"Ya harus (diverifikasi) dong. MUI, NU, Muhammadiyah. Ya gitu-gitu deh, semuanya kan didata. PMI juga," sambungnya.
Soal wacana pembentukan tim siber atau cyber army untuk membela Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Iman tidak keberatan. Asalkan tidak menggunakan APBD.
"Kalau kepribadian boleh-boleh saja dong, asal tidak dibiayai APBD," katanya.
Menurut Iman, setiap orang, organisasi, maupun lembaga, berhak membela siapapun. DPRD DKI sangat menghargai kebebasan untuk berpendapat setiap orang.
"Itu kan hak pribadi masing-masing. Orang kan boleh saja (membela siapa pun), asal tidak menyalahgunakan hak wewenang," ucapnya.
MUI DKI Jakarta berencana membentuk tim siber. Tim siber ini akan melawan orang-orang yang menyerang MUI dalam menjalankan tugas Amar Ma'ruf Nahi Mungkar.
Selain itu, tim siber akan bertugas membela dan membantu Anies Baswedan yang telah bekerja keras untuk masyarakat Ibu Kota.
Iman berpendapat, MUI tidak akan gegabah membentuk tim siber. Politikus Gerindra ini juga yakin MUI mempertimbangkan secara matang sebelum membentuk tim tersebut. [rhm]
Sumber: https://www.merdeka.com/jakarta/dprd-mui-dki-dapat-dana-hibah-rp10-miliar-per-tahun.html
