Lahan Tak Bisa Dibangun Rumah DP 0, Tapi Tetap Dibeli, Masa Anies Gak Tahu?
Jumat, 15 Oktober 2021
Edit
Program rumah DP nol rupiah yang sejatinya menjadi program pamungkas Anies untuk mengalahkan Ahok, ternyata menemui banyak kendala. Selain terlalu muluk dan pernah disindir Ahok, ternyata targetnya dipangkas dengan persentase yang tak tanggung-tanggung, mencapai 95,5 persen. Selain itu, ternyata lahan yang dibeli untuk rumah DP nol rupiah bermasalah. Ada indikasi korupsi dalam pengadaan lahan di Munjul.
Saya singkat saja, kasus ini bermula saat Perumda Pembangunan Sarana Jaya (BUMD DKI Jakarta) bekerjasama untuk mengadakan lahan dengan PT Adonara Propertindo.
Kemudian dilakukan perjanjian jual beli di hadapan notaris. Pada waktu yang sama, juga langsung dilakukan pembayaran sebesar 50 persen atau sekitar sejumlah Rp 108,9 Miliar ke rekening Wakil Direktur PT Adonara Propertindo.
Lalu beberapa waktu kemudian, Sarana Jaya kembali membayar sekitar Rp 43,5 miliar.
Intinya, dalam pengadaan tanah di Munjul, Sarana Jaya diduga melakukan perbuatan melawan hukum yaitu tidak ada kajian kelayakan terhadap objek tanah, tidak melakukan kajian appraisal dan tanpa didukung kelengkapan persyaratan sesuai dengan peraturan terkait. Beberapa proses dan tahapan pengadaan tanah juga diduga kuat dilakukan tidak sesuai SOP serta adanya dokumen yang disusun secara backdate.
Hasilnya, Dirut saat itu, Yoory Corneles menjadi terdakwa dan sedang menjalani sidang.
Menurut Jaksa KPK, hasil kesimpulan konsultan tanah atas lahan Munjul, ternyata tanah tersebut tidak bisa digunakan untuk program hunian DP 0 rupiah, tapi Yoory Corneles tetap membeli lahan itu dan diperuntukkan buat program rumah DP 0 rupiah.
Pembelian tanah juga dilakukan padahal kajian aspek bisnis, legal dan teknis, serta penilaian appraisal belum dilakukan sama sekali.
Sementara itu, Tim investasi Perumda Pembangunan Sarana Jaya (PPSJ) mengatakan 73 persen lahan di Munjul itu berada dalam zona hijau rekreasi sehingga tidak sesuai dengan peruntukan. Ada aturan yang menyatakan lahan berzonasi hijau tidak dapat dilakukan pembangunan apalagi menjadi hunian vertikal.
Jaksa menyebut tanah di Munjul tidak memiliki manfaat sehingga merugikan negara sebesar Rp 152 miliar.
Intinya begitulah. Sudahlah programnya bombastis, target pembangunan dikurangi drastis, pengadaan lahannya pun tersangkut kasus korupsi. Triple uppercut yang membuat rakyat yang bermimpi punya rumah terjangkau tanpa DP akhirnya pupus. Sebenarnya dari awal saja sudah bisa ditebak program ini muluk dan tidak akan berhasil. Tapi supply dan demand selalu ada, yang membohongi dan yang bersedia dbohongi. Saling melengkapi, maka terjadilah hal ini.
Kalau mau berpikir waras, program rumah DP 0 rupiah itu tidak mudah terwujud. Tapi Anies menggampangkan semuanya dengan alasan keberpihakan dan ingin jadi gubernur. Makanya program ini sangat dipaksakan, dan beneran bermasalah. Dan lucunya lagi, awalnya pernah bilang rumah tapak, tapi ujung-ujungnya hunian vertikal juga karena lahan terbatas.
Dan bicara soal hunian vertikal, pasti lebih bagus program gubernur terdahulu. Lebih logis dan tidak ada janji manis yang berujung ngibul. Padahal hanya sedikit sisa waktu menjabat, tapi rusunawa sudah banyak beroperasi. Coba bandingkan dengan gubernur yang sekarang, rumah DP 0 rupiah yang terbangun cuma ada berapa?
Beginilah kalau gubernurnya lebih memuja gagasan dan kata-kata. Tak mau hanya kerja, tapi harus ada gagasan, narasi dan kemudian karya. Bahaya kalau karya tanpa narasi dan gagasan. Hasilnya memang sangat spektakuler: kain waring, seni bambu, seni batu, tugu-tugu entah apa yang jumlahnya lumayan banyak. Gagasan yang menakjubkan. Kira-kira berapa lama Anies memikirkan gagasan seperti ini ya? Apakah makan waktu berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan?
Dan pertanyaan yang paling penting adalah, publik pun heran, apakah Anies tidak tahu sama sekali pencairan anggaran sebesar itu? Anggap lah Anies tak tahu, masa sih kecolongan terus.
Dan yang paling aneh adalah, apa saja kerja TGUPP bidang pencegahan korupsi? Mencegah korupsi tapi malah sering kecolongan. Gaji fantastis tapi kerja sungguh tak becus, sama seperti atasannya. Ini sungguh bahaya sekali. Anggaran bisa dengan mudah dipermainkan, dimanipulasi dan digunakan seenak jidat.
Satu lagi yang masih belum terbongkar. Formula E. Semoga cepat diusut juga karena sarat dengan kejanggalan apalagi yang bersangkutan sangat ketakutan diinterpelasi.
Bagaimana menurut Anda?
https://news.detik.com/berita/d-5766695/jaksa-kpk-tanah-munjul-tetap-dibeli-padahal-tak-bisa-untuk-rumah-dp-rp-0
https://nasional.kompas.com/read/2021/09/21/05581291/perjalanan-kasus-dugaan-korupsi-pengadaan-tanah-di-munjul-hingga-kpk-periksa?page=all
